Oleh: Peter Johan Djangoen & Cin P. Hapsarin

Pengantar

Memperbincangkan industri erat kaitannya dengan rancangan tentang masyarakat modern yang menyandarkan dirinya pada aspek kesadaran individual. Industri selalu dirancang untuk menghasilkan sebuah bentukan produksi yang dapat digunakan secara massal, tanpa meninggalkan nilai guna produk tersebut. Untuk mencapai tahapan yang biasa kita sebut sebagai pasar, pandangan terhadap nilai guna produk dan perkembangan kesadaran manusia merupakan dua poin yang sangat penting; dimana visibilitas pasar mempersyaratkan fluktuasi demand dan supply. Nilai guna produk bergantung pada pengembangan teknik dan pola konsumsi masyarakat secara sosiologis, sementara kesadaran manusia justru bergantung pada strategi kebudayaan yang ditempuh centre of influence legalitas formal kulturalnya. 

Tulisan ini bukanlah upaya membongkar ataupun memberikan kerangka struktural atas perkembangan industri pada masyarakat Indonesia. Dalam pertarungan gagasan politik yang menghubungkan langsung antara landasan ideologis dan landasan fungsional-kebijakan, kita harus berhati-hati dan bersikap terbuka atas arti dan makna industrialisasi dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Hal ini wajar, karena pertarungan idiomatik makna atas kata telah mempolitisasi arti sesungguhnya dari kata itu sendiri. Dalam upaya inilah tulisan ini dibuat, bagaimana menengok dinamika industrialisasi dalam wajah masyarakat Indonesia dan potensi pengembangannya.

Konsep dan Definisi

Industri dapat diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana atau peralatan, misalkan mesin (KBBI: 2005). Keterlibatan mesin dalam pengolahan barang merupakan bagian dari teknik massifikasi dan pabrifikasi yang berorientasi pada kuantitas, dimana teknik ini dikembangkan sejalan dengan metode komunikasi publisistik dan percetakan yang berkembang pada era positivisme modernitas Eropa abad 15-17.

Revolusi Industri di Inggris pada abad 19 berhasil merubah wajah perekonomian sekaligus menciptakan tata ekonomi baru, dimana industri memberikan landscape baru tentang bagaimana melakukan penataan ruang kota dan relasi ekonomikal antar manusia. Penataan kota Manchester misalkan, memberikan gambaran bagaimana kerangka industrialisasi dan penataan lingkungan sosial dapat terintegrasikan secara nyata. Barulah di kemudian hari intervensi Amerika Serikat pada Perang Dunia II dan konsolidasi Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) melengkapi sketsa baru tentang strukturasi dunia yang berlandaskan pada jaringan ekonomi global.

Pergulatan untuk menemukan wajah industri Eropa tidak lepas dari proses pergerakan kesadaran yang membentuk tatanan sosial masyarakatnya. Prolog pembentukan kesadaran individuasi ini sesungguhnya bisa ditarik jauh ke belakang, yakni ketika gerakan kelas menengah non-monarki di Italia pada abad 15 berusaha mendorong perubahan akses kekuasaan lewat pembentukan konsolidasi ekonomi dan pengetahuan. Secara filosofis, gerakan tersebut membuka kemungkinan bagi perubahan strukturasi kekuasaan lewat terobosan-terobosan filsafat positivisme dan titik akar aufklarung-nya. Pembentukan kesadaran individuasipun makin terkristalisasi lewat pembentukan kesadaran kelas; dimana pembentukan kesadaran ini sejalan dengan landasan relasi ekonomikal antar individu dan hak kepemilikan individuasi. Perubahan pola kepemilikan kekuasaan berdasarkan monarki menuju kepemilikan kekuasaan ekonomi menciptakan wajah baru tentang relasi antar manusia: dari relasi raja-kawula menjadi relasi majikan-buruh.

Di kemudian hari, relasi ini diproyeksikan secara politikal dalam relasi antar negara: antara negara maju dan negara berkembang; antara negara yang memiliki kemampuan melakukan pabrifikasi dan negara yang memiliki sumber daya manusia besar. Kita bisa melihat perkembangan lanjutan ini, atau teori ekonomi menyebutnya sebagai teori ketergantungan, dalam beragam pandangan. Pada tulisan ini, kita mempersempit pandangan dengan melihat motivasi industri yang selalu membutuhkan demand yang tinggi, dimana negara-negara berkembang yang memiliki jumlah sumber daya manusia besar tentu menjadi prospek terbaiknya.

Namun, konsep industri purba ini mengalami perubahan yang sangat besar ketika Amerika di bawah kepemimpinan Ronald Reagen melakukan revolusi ekonomi dengan menganut pendekatan pasar bebas tanpa regulasi. Selain sifat fluktuatifnya, pendekatan ini menciptakan kamuflase imaji atas nilai guna sebuah produk. Bukan lagi pabrifikasi, namun orientasi industri bergerak pada aspek-aspek idiomatik yang sesungguhnya politis dan determinatif bagi proses pembentukan kesadaran sosial. Pada tahapan inilah industri kehilangan nilai gunanya, baik sebagai cermin sejarah peradaban maupun cermin kebudayaan yang menyandarkan diri pada aspek pembentukan kesadaran.

Ketiadaan Massifikasi di Indonesia

Perkembangan industri di Indonesia sesungguhnya berada tepat di bawah lajur perkembangan gaya modernisasi politik etis kolonialisme Belanda. Kegagalan integrasi jaringan ekonomi global pada masa penjajahan bisa ditilik dari berbagai sebab: mulai dari kebangkrutan maskapai perdagangan VOC hingga  metode black market pedagang-pedagang Tionghoa yang justru membawa benih kecurangan dalam sistem perdagangan Indonesia dewasa ini.

Di luar itu, dalam sejarahnya, pengembangan aspek alat sebagai prasarana teknologi yang dapat menunjang munculnya kreasi-kreasi teknis sangat berlainan dengan pola perkembangan prasarana teknologi a la industri Barat. Besi misalkan, sebagai sebuah logam mutu rendah yang justru dapat menjadi bahan mentah dasar bagi peralatan untuk pertanian, hanya dapat ditemui di utara Filipina, tenggara Kalimantan, bagian tengah Sulawesi, Sumatera, dan Sumbawa. Di Jawa sendiri, sebagai centre of influence, biasa mengolah bahan metalurgi yang disebut dengan ‘batu meteor’—mungkin karena bahan ini dianggap sebagai satu-satunya bahan dasar logam yang cukup kuat untuk diolah menjadi senjata. Di luar itu, teknik pengolahan logam biasa ditemui pada bahan-bahan logam mulia yang memiliki tingkat peleburan elemen yang cukup tinggi, namun kurang kuat untuk dapat dijadikan alat senjata, seperti tembaga, perunggu, perak, dan juga emas. Itu sebabnya ketika Belanda pada abad 16-17 memutuskan untuk menggiatkan produksi di Jawa, mereka mendatangkan bahan besi ke tanah Jawa dalam jumlah yang cukup besar.

Sesungguhnya, kegagalan pengolahan logam besi ini tidak semata-mata terjadi karena ketiadaan unsur besi di pusat kekuasaan. Masyarakat Jawa, yang menjadi pencitraan struktur mini masyarakat Indonesia, menempatkan pengolahan logam berbanding lurus dengan pandangan manusia akan aspek kreativitas yang mitis. Para pande besi bernaung di bawah payung kerajaan, bekerja demi kepentingan keselarasan yang dirumuskan tatanan kekuasaan. Demikian juga para pujangga yang dapat menjadi cermin karakteristik kreativitas, tidak kurang bekerja untuk kepentingan yang sama [1]. Aspek harmoni dan keselarasan merupakan satu poin penting dalam akar kesadaran masyarakat ini. Kita bisa melihatnya pula dalam teknik pengolahan senjata keris, dimana pamor dan logam-logam pelengkap yang mempercantiknya justru menjadi elemen penting dalam teknik pengolahannya.

Mitos Penciptaan dan Kerja [2]

Hampir seluruh format kerja—sebagai bagian dari aspek material budaya—pada masyarakat tradisional selalu berkait dengan mitos penciptaan. Hal ini tak tertolakkan karna bagaimanapun mitos penciptaan adalah daya utama, semacam atlas panduan hidup sampai ketingkatan praksis. Pada tataran global, fenomena ini hanya mampu ditandingi oleh Konfusianisme di Cina sekaligus dikalahkan secara telak oleh mitos penciptaan agama-agama langit termasuk ruh homogenitas yang diusung etik protestan, Weber. Setelah masa itu, mitos penciptaan di luar agama-agama langit, boleh dikata, tidak lagi mendapat tempat.

Sebelum agama langit mendominasi mitos penciptaan, baik langsung maupun tak langsung, hampir sebagian masyarakat tradisional mempercayai tidak adanya sekat antara kerja, interaksi maupun doa. Bahkan bagi Orang Jawa misalkan, diantara ketiganya tidak ada perbedaan prinsip hakiki (Magnis-Suseno, 2001: 82). Sumber daya alam dan sumber daya manusia pada kasus ini tidak lagi dipandang sebagai dua komponen yang terpisah, melainkan sebagai satu sumber kekuatan produksi. Masyarakat Dayak Benuaq di Jahab, Kalimantan Timur mengatakan jika kayu-kayu di hutan Kalimantan adalah leluhur dan tetangga yang harus diperlakukan dengan hormat (Kompas, 25/8/08). Kisah ‘sakral’ sejenis dapat ditemui pada masyarakat Asmat. Mereka percaya jika manusia diciptakan dari kayu—dan bukan tanah—oleh Femuripits, itu mengapa menebang pohon adalah sama dengan membunuh saudara. Di daerah Riung, Flores, lahan baru berkembang setelah Te’ze dan suami (merangkap anaknya) menyebarkan darah dan tulang kedua anak kandung mereka sebagai korban persembahan.

Mitologi-genesis ini pula yang mengantar masyarakat di Sunda maupun Minang untuk melakukan pembagian kerja maupun penetapan dan penempatan status perempuan dan laki-laki. Penolakan kedua masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat peladang terhadap dualistas yang keras—yang kerap menjadi pola masyarakat peramu—menyebabkan mereka memerlukan ‘dunia antara’ atau ‘dunia tengah’. Dunia ini menjembatani yang paradoks, akibatnya tercipta iklim baru yang berbeda dari bentuk oposisi biner yang sebelumnya telah eksis. Pada ruang inilah harmoni dimungkinkan tercipta. Bentuk turunan dari pola ini adalah penetapan Kampung Cikeusik di Sunda sebagai pemilik mandat kekuasaan (wakil dunia atas), Kampung Cikertawana sebagai pelaksanan mandat walau tidak memiliki otoritas kekuasaan (wakil dunia tengah) dan Cibeo sebagai wakil dunia bawah. Demikian pula yang berlaku pada Tanah Datar, Empat Puluh Kota dan Agam pada kebudayaan Minang.

Pada masyarakat pengguna pola empat, seperti masyarakat yang tinggal di pulau kecil Nusa Tenggara Timur dan Maluku Selatan, pembagian kerja mengikuti logika hulu-hilir dalam bentuk belah ketupat. Hulu biasanya berada di utara. Bagian kiri dari belah ketupat, secara vertikal, ditempati kaum tua (kampung 1) sementara sisi kanan adalah kaum muda (kampung 3). Ketika belah ketupat dibagi dua, secara horisontal, kelompok tua dan muda yang berada di bagian atas memiliki status sosial lebih tinggi dibanding kelompok tua (kampung 2) dan muda di bawah (kampung 4). Kampung 1 & 3 sangat dipatuhi, tetapi mereka pasif dalam arti tidak menjalankan pemerintahan, hanya melaksanakan upacara adat, ritual dan norma bersama. Kekuasaan di seluruh kesatuan dikerjakan kampung 2 walau kampung 3 menduduki posisi yang lebih terhormat. Justru karena hal itu kampung 3 hanya menjalankan fungsi sebagai eksekutif internal sementara kampung 4 berlaku sebagai penjaga keamanan kampung baik secara internal maupun eksternal. Sementara masyarakat pola lima (belah ketupat dengan titik tengah) seperti Jawa, mengenal mancapat. Sistem ini merumuskan kedudukan pemimpin sebagai sentrum yang dikelilingi oleh wilayah satelit. Konsep kesatuan geografi ini adalah turunan dari sistem mandala yang juga sering disebut sebagai perangkat mistik dari lingkar geografi suci. Itu mengapa raja di Jawa adalah juga wakil Allah di dunia. Hampir seluruh pemahaman ruang itu, termasuk kerja di dalamnya, dipayungi oleh pola emanasi dan asosiasi yang diadopsi dari paham Hindu-Budha.

Kiranya sistem kerja yang dibangun dari kosmologi dan mitologi-genesis macam itulah yang mendorong merakyatnya ritus ataupun upacara-upacara penghormatan. Misalkan saja kepercayaan padi berasal dari tubuh Dewi Sri membuat masyarakat Jawa melangsungkan upacara pada awal tanam dan panen padi pada Dewi tersebut; lalu upacara meminta hujan dengan gamelan; sistem perhitungan masa tanam yang dikenal masyarakat Jawa dengan sebutan pranata mangsa (di Karo, pranata mangsa dilambangkan dengan apa yang hari ini kita kenal sebagai bintang Daud atau Yahudi); atau digunakannya petung primbon untuk menangkap maling pun sebaliknya, menentukan ‘saat’ yang paling tepat agar selamat waktu mencoleng.

Stagnasi Evolusi

Untuk dapat melihat perkembangan kesadaran dalam kebudayaan ini, kita dapat menggunakan pendekatan Van Peursen mengenai tahapan kesadaran: dari tahapan mitis, tahapan ontologis, dan tahapan fungsional. Namun, tahapan-tahapan ini bersifat evolusioner, dimana setiap tahapan merupakan jenjang yang harus dilewati untuk dapat menuju kesadaran fungsional non operasionalis. Pada perubahan sosial masyarakat Indonesia, tahapan ontologi-eksistensialisme justru tercetak lewat mimikri-mimikri yang ditularkan pendidikan kolonial. Baik dalam bidang kesehatan, ilmu pengetahuan, administrasi, maupun teknik-teknik pertanian seluruhnya berorientasi pada hasil kuantitas.

Ada beberapa hal yang mendasari mengapa perubahan tahapan mitis kepada tahapan ontologi terjadi bukan karena perubahan internal. Pertama, sifat masyarakat Indonesia yang komunal. Secara umum sifat ini dapat ditemui pada berbagai bentuk maupun lapisan masyarakat, bukan saja pada masyarakat sawah melainkan juga pada masyarakat ladang ataupun pesisir. Tak dapat dipungkiri jika sifat ini mendasari cara-cara dan teknik berorganisasi maupun teknik bermasyarakat seseorang, dimana teknik inilah yang akan membangun world of view atau cara pandang dunia seseorang tersebut. Sifat komunal ini juga yang membentuk motivasi dalam berproduksi, dimana aktivitas produksi akan selalu diarahkan pada pemenuhan produksi subsisten bagi kebutuhan seluruh anggota kawula warga. Tanpa sifat individuasi, teknik penimbunan yang berorientasi pada produksi ekspor hampir mustahil terjadi.

Kedua, menguatnya hegemoni wacana dominan yang menggerus kreasi-kreasi yang bersifat oposan. Kreasi yang bersifat oposan seringkali juga bersifat esoteris, ini bisa dijumpai pada bentuk-bentuk kesenian oposan seperti tradisi lisan, wayang maupun serat. Sifat esoteris ini bertalian erat dengan harmoni, tidak saja sebagai konsepsi melainkan harmoni sebagai bangunan komprehensif dari realisasi tindak-tutur dalam kerangka tubuh sosial. Tubuh sosial yang sehat mensyaratkan terbangunnya dialektika yang lahir dari pertemuan antara gagasan dengan pemahaman, yang pada gilirannya dipercaya akan menghasilkan unsur dan senyawa baru yang berguna bagi proses bersama. Sifat esoterisme di sini men-suport ‘pola’, sesuatu yang jauh lebih menelisik ke dalam jika dibandingkan dengan struktur maupun wujud, yang dipercaya menjadi moda paling utama dan mendasar bagi terbentuknya harmoni [3]. Salah satu periode terpenting di Jawa untuk menggambarkan keberhasilan ‘pola’ tersebut adalah puncak konsolidasi ideologi Negarakertagama pada masa Hindu-Budha maupun politic of equilibrium Islam-Jawa masa Sultan Agung di kemudian hari. Masuknya Islam dan tawaran ke-Esa-an ternyata tidak cukup mampu untuk merubah sifat harmoni ini, yang justru makin mengentalkan bentuknya. Terbukti misalkan, baik metode pewayangan, serat, dan juga tradisi lisan oposan tetap berkembang sejalan dengan institusionalisme kebudayaan Jawa ke dalam Islam yang dibangun Sunan Kalijaga.

Di lain sisi, hal ini menimbulkan efek domino pada metode pendidikan sosial. Transformasi nilai menjadi sesuatu yang eksklusif, bersifat sangat personal bahkan menjurus individual. Harmoni sebagai wacana umum dalam sistem sosial kemasyarakatan yang telah terbangun pada masa sebelumnya, bergerak memasuki medan-medan yang tak terjamah kaum akademisi yang positivistik dan makin terpojok oleh adagigum objektivisme dari rasionalisme-empirik. Kemerosotan ini melahirkan distansiasi dan mengakibatkan makin lemahnya pemahaman kelas terdidik terhadap pengetahuan lokal yang menjadi basis produksi pengetahuan atau world of view dari majoritas masyarakat Indonesia yang sangat plural. Benturan hebat tak terelakkan ketika frame distansiasi kelas terdidik bertemu dengan kungkungan mitos harmoni yang ‘terlanjur’ diamini dan dibangun kelompok oposan dalam ranah publik. Kemenangan untuk sementara waktu dipegang oleh kelompok kelas terdidik, sementara kekalahan kelompok oposan meneguhkan mundurnya kreatifitas sebagai daya tawar yang berguna untuk membangun basis produksi dikalangan massa rakyat dan tidak pada kelas bangsawan-penguasanya.

Ketiga, lemahnya konsolidasi kelas menengah yang seharusnya menjadi jembatan terbaik antara dua kutub dalam piramida terbalik—antara negara dan masyarakat. Harus disadari jika strukturasi masyarakat ekonomikal terbentuk karena adanya kemampuan mobilisasi vertikal sebuah kelas, baik itu dalam gerak vertikal ke atas maupun ke bawah. Pada struktur masyarakat monarki, kelas menengah hadir dalam perpanjangan tangan kekuasaan, khususnya kelas priyayi—para yayi atau saudara raja yang menguasai sisi-sisi ekonomi riil—yang kemudian dapat diperluas dalam konteks perkawinan politik raja. Sebanding dengan itu, struktur masyarakat ekonomikal menghadirkan para pedagang sebagai jembatan antara konsepsi ideal kekuasaan dan faktor perkembangan realitas masyarakat.

Pada banyak kasus dalam masyarakat primordial, kerja ‘hanya’ dianggap sebagai alat bantu, sebagai level kedua dari upaya pemenuhan karya yang biasanya hanya bisa dicapai melalui jalan permenungan, pencerahan dan kebijaksanaan. Iklim filsafat Hindus dan letak geografis di belahan bumi bagian selatan menjadi faktor pendukung utama terbentuknya karakter ini. Selain itu, boleh jadi ini merupakan endapan purba yang tak disadari, sebuah kristalisasi dari keberhasilan penolakan kaum Budhis terhadap penyangkalan yang asketik. Ide ini memberi kesempatan plesure bagi kaum priyayi sekaligus kelas menengah berikutnya. Penolakan ini paling tidak mendudukkan kelas menengah untuk makin segmentatif, birokratif dan strukturatif, terbebas dari kerja-produksi secara langsung. Etos kerja rendah adalah nada major yang terdengar hingga hari ini.

Catur janna dalam konsepsi masyarakat Hindu Jawa dapat menjadi pembanding yang menarik, dimana kelas pedagang berada pada level ketiga; sebuah tingkatan yang dianggap tidak menarik bagi kelas priyayi-bangsawan feodal Indonesia pada umumnya. Pada gilirannya hal ini terbukti saat Mohammad Hatta menuai kegagalan konsep ReRa yang berusaha dikembangkannya pasca perang kemerdekaan berakhir. Para milisi yang telah menganggap dirinya memasuki tahapan satriya dalam catur janna menolak untuk direstrukturisasi ke dalam sektor-sektor produksi dengan alasan seperti yang diungkapkan di atas.

Kegagalan konsolidasi kelas menengah akibat kebongakan para priyayi ini pada akhirnya melahirkan persoalan yang cukup strategis. Para pedagang dari berbagai penjuru dunia berlalu-lalang untuk saling menukar produk barang yang mereka miliki. Di lain sisi, lalu lintas perdagangan pada daerah pesisir pantai ini secara otomatis diiringi dengan metode-metode persuasif yang lebih etis. Muncullah perubahan kebudayaan dalam konteks agama. Sementara daerah pedalaman yang belum memiliki cukup akses justru menjadi benteng pertahanan terakhir bagi pertarungan-pertarungan idiomatik yang sesungguhnya sangat politis. Cermin kegagalan rumusan geopolitikal ini bisa dilihat dari perkembangan daerah pariwisata dewasa ini: Bali, Lombok, Yogyakarta, dan daerah-daerah lain yang sesungguhnya memiliki kekenyalan sejarah pertahanan terakhir prosesi kebudayaan lokal dari serangan kebudayaan lalu-lalang pedagang pendatang.

Konsumsi Mengganti Produksi

Tahapan mitis yang belum dilalui masyarakat primordial dan konsekuensi distansiasi yang dienyam kelas terdidik melahirkan jurang tak berjembatan. Masa-masa pra kebangkitan nasional, walaupun diklaim berhasil memenangkan wacana akar kebangsaan yang mensyaratkan kesatuan ekonomi, kesatuan administrasi politik dan kesatuan kebudayaan, nyatanya gagal melakukan konsolidasi ditingkatan akar rumpun. Pola kebudayaan dan perkembangan masyarakat tidak lagi berada dalam satu aras yang sejalan dengan perkembangan teknologi yang melingkupi dan inilah titik balik bagi mula terbentuknya masyarakat konsumtif, menggeser kedudukan masyarakat produsen yang sudah terbangun sebelumnya.

Pada gilirannya, pergeseran ini menimbulkan kegagapan dalam mengoperasionalkan teknologi tepat guna. Iklim industri yang sebelumnya mengandalkan pengolahan barang bergerak menjadi ‘penyedia jasa layanan’ bagi terbentuknya jaringan dagang global dan industri besar di wilayah-wilayah lokal yang potensial. Eksplorasi tambang migas disembarang wilayah adalah salah satu contoh yang menempatkan masyarakat sekitar menjadi tenaga kerja berupah murah sekaligus kelas masyarakat konsumtif karena ruang produksi yang mereka miliki dipenggal. Negara, dengan tiap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyatnya, tidak ubahnya berlaku sebagai tenaga penyalur fasilitas maupun infrastruktur yang dibutuhkan dalam kerja besar tersebut, sementara kelas menengah terdidik menjadi agen-agennya.

Nasionalisme pada aras ini tidak menjadi payung kesatuan yang cukup kuat, justru rezim yang berkuasa menderivasi makna tersebut sekedar sebagai jargon bermata dua. Dalih kesatuan digunakan untuk mendulang keberhasilan perluasan investasi disegala sektor usaha, dengan kata kunci keamanan dan stabilitas nasional demi pembangunan berkelanjutan. Lokalitas sendiri baru diterima dan menemui bentuk mutakhirnya setelah ia mendatangkan devisa bagi negara. Pariwisata adalah celah utama terbentuknya wacana lokalitas yang ambigu.

Pariwisata: Alih-alih Yang Terbaik dari Yang Terburuk

Kalau kemudian gambaran di atas cukup untuk menjadi sketsa atas kegagalan pembentukan industri barang di Indonesia, kita juga harus melihat secara jelas bagaimana konsepsi pariwisata dan segala derivasi yang dapat membuka lahan penghidupan masyarakat sukses menyitir identitas lokal kedaerahan ke dalam relasi industri yang semu. Ketiadaan elemen mesin dalam tahapan produksi adalah kunci awal untuk melihat hal ini, dimana elemen mesin ini justru dipompa-karbitkan oleh pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Kita bisa mencari sebab musababnya: mulai dari konsolidasi kebijakan kekuasaan yang bersifat politik dagang sapi, tipikal masyarakat bayi yang tidak jarang merengek dalam kondisi apapun, hingga politisasi isu-isu internasional semacam new age dan climate change. Namun, pada berbagai aspek inilah, masyarakat lokal yang masih berada pada tahapan mitis secara perlahan bersinggungan dengan jaringan dunia dan menemukan dirinya terkepung dalam relasi-relasi ekonomi pada derajat struktur sosial masyarakat. Pariwisata di satu sisi bisa menjadi wajah industri baru, dengan pengukuran pada penerimaan devisa negara dan meningkatnya pendapatan daerah tersebut.

Pada konsepsi industri pariwisata ini, elemen mesin dialih-fungsikan kepada berbagai spektrum berjejaring masyarakat lokal: baik itu kurikulum sekolah yang mencantumkan kesenian dan kebahasaan daerah sebagai mata pelajaran, maupun peraturan pemerintah daerah yang terus-menerus berusaha menggenjot tampilnya kebudayaan daerah di panggung-panggung pertunjukan. Dalam pandangan yang positif, industri pariwisata model ini secara bertahap menciptakan relasi-relasi baru antara pendidikan formal sekolah dan pendidikan kebudayaan, yang justru melegitimasi identitas lokal untuk dapat berproses dalam tubuh internalnya. Di sisi lain, harus kita akui, motivasi perdagangan yang melekat pada industri ini justru akan merusak proses internalisasi di tubuh kebudayaan jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang progresif dan visioner.

Polemik Kebudayaan & Kelas Menengah Indonesia

Kalau kemudian proses perubahan internal ini harus terjadi, posisi kelas menengah dalam konteks model industri ini harus kehilangan kehormatannya: sebagai jembatan emas. Kegaguan kelas menengah terdidik formal ketika berhadapan dengan kompleksitas sistem nilai lokal harus diakui terjadi di hampir seluruh tingkatan, sebuah diskursus yang sesungguhnya telah mencuat pada Polemik Kebudayaan di masa era Kebangkitan Nasional.

Untuk melihat persoalan ini, ada beberapa titik permasalahan yang mendasari ketidak-bergerakan kelas menengah sejak era Kebangkitan Nasional hingga saat ini: pertama, gagalnya fungsi politik sebagai gagasan emansipatoris yang praktis. Kita bisa melihat diskursus Polemik Kebudayaan secara tegas mempertanyakan pertautan antar berbagai aspek pengetahuan: antara politik dan ekonomi, antara agama dan perdagangan, antara modernitas dan tradisional, dst. Sebagai kelas terdidik yang telah memahami kesadaran invididu dan sikap politik, kelas menengah justru berkembang pada strukturnya sendiri. Perkembangan ini tidak didasari pada kebutuhan-kebutuhan praksis-pragmatis yang hadir pada realitas kemasyarakatan.

Kedua, keterbataan motivasi ekonomi pada struktur masyarakat kelas menengah. Pengalaman pembentukan kelas menengah pendatang dalam sejarah nusantara bisa menjadi rujukan betapa minimnya motivasi ekonomi pada struktur masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah priyayi dan para kepanjangan tangan raja. Demikian juga studi kawasan regional Asia Tenggara menunjukkan motivasi investasi korporasi-korporasi dunia di beberapa negara seperti Vietnam dan Indonesia lebih disebabkan adanya sumber daya manusia yang besar dan murah, bukan karena pergerakan intelektual di negara-negara tersebut. Kita bisa melihat posisi ‘tanggung’ kelas menengah ini—antara kehendak berdikari dan terbata-bata membentuk relasi ekonomikal—sebagai salah satu sebab kegagalan pembangunan industri Indonesia.

Penutup

Paparan di atas setidaknya menunjukkan, kegagalan pembangunan model industri di Indonesia bisa disebabkan beberapa hal: formatur alam, kekalahan ‘pengetahuan lokal’ dari wacana dominan yang positivistik—sebelum ia sempat melakukan dialektika dengan konteks sosial hari ini, kebijakan yang tidak progresif dan visioner, kelas menengah yang belum memfungsikan dirinya sebagai jembatan, dan sistem politik yang bersifat dagang sapi. Untuk menyiasati kondisi itu, kita tidak bisa melihat proses pembentukan relasi-relasi ekonomikal dalam satu ranah semata. Setiap tahapan dalam proses evolusioner pembentukan kesadaran sosial justru akan menunjang perubahan yang nyata dan berfungsi. Bahwa proses pembentukan industri membutuhkan produk, mesin, manusia baik sebagai operator, produsen, maupun pembeli, dan tentunya sistem yang dapat dipertanggungjawabkan hingga keseluruhan elemen ini akan membentuk sinergi yang saling bertautan.

Jog-Jakarta, 2008.

[1] Para pande ataupun pujangga pada masa itu terbilang sebagai intelektual pra-modern Indonesia. Mereka adalah kelompok tertentu yang bermodalkan lebih dari sekedar pengetahuan empirik. Dalam ranah ini, yang empirik adalah suatu yang banal, biasa. Seringkali orang harus mencapai tahap suwung, sebuah pengalaman mengalami ada dan bukan bertanya apa, untuk menduduki posisi itu. Jakob Sumardjo menyebutnya ‘tan kena kinaya apa’. Di luar perbincangan kiblatnya ke arah penguasa ataupun tidak, dapat dipastikan jika intelektual pra-modern Indonesia pada dirinya merangkap beberapa fungsi maupun kedudukan; begawan, ilmuwan, guru sekaligus praktisi. Format ‘interdisipliner’ inilah yang menjadi rel untuk membangun dinamika masyarakat.

[2] Sebagian dari uraian ini disarikan dari Jakob Sumardjo, Estetika Paradoks, Bandung: Sunan Ambu Press, 2006.

[3] Pola dapat dianalogikan sebagai elemen sinkronik yang tetap dan tak berwujud sementara wujud karena merupakan elemen diakronik cenderung lekat dengan aspek pluralitas. Hanya struktur yang menjembatani pola dan wujud, ini karena walau ia cenderung elastis, dapat berubah karna susunan strukturnya, namun ia bersetia pada bentuk-wujud. Pola dan struktur ini adalah ‘arkeologi pikiran yang diam’, yang lama mengendap dan tersimpan dalam ingatan dan oleh karenanya menjadi penting sebagai sebuah sumber data hidup.