Beberapa waktu belakangan ada semacam tren baru, yakni antusiasme untuk menggunakan nama Nusantara ketimbang memilih penyebutan Indonesia. Di satu sisi tentu hal ini menggembirakan karena berarti lembar demi lembar sejarah yang terlipat waktu menemukan kesempatan untuk didedah ulang, tetapi lain di sisi hal ini tentu mengundang tanya, adakah kita sedang berada dalam situasi chaos sehingga memerlukan shock-therapy yang diangkut dari masa lalu yang gilang-gemilang sebagai anti-toksin sekaligus imun purba; ataukah sebenarnya kita sedang jatuh pada syndrom bekas negara jajahan yang tak mendapat tempat alias terus tergerus jaman sementara kita adalah bangsa yang kaya? Esensi atau eksistensikah yang ada dalam buntalan trend itu?

Sejarah sebagai Penampang
Kabar ini patut diapresiasi. Kita tentu senang jika sejarah nusantara yang penuh lipatan itu akhirnya menemukan bentuk kembali. Tetapi terbuka atau terbentuknya penampang itu bukanlah sesuatu yang tanpa resiko. Dalam artikel sebelumnya (lih., Melawan ‘Sejarah Kekuasaan Politik’ – Kanis Ehak Wain), Popper mengatakan jika sejarah yang ada adalah ‘the history of political power’ (sejarah kekuasaan politik), dan bukannya ‘the history of mankind’ (sejarah manusia) sebagaimana yang diklaim sejarawan selama ini (p. 305). Pesan yang sangat tegas ini seharusnya menjadi warning ketika kita mengamini Nusantara bukan saja sebagai wacana, melainkan suatu sesuatu yang pernah hidup, yang hidup hari ini, dan akan terus hidup.

Baiklah jika kita mulai dari merunut dari mana asal kata Nusantara. Pertama, Nusantara berasal dari bahasa Jawa Kuna, nusa berarti pulau sementara antara adalah lain, yang digunakan untuk menggambarkan kedudukan bangsa ini (kesatuan geografi-antropologi kepulauan). Selanjutnya, pada abad 20 kata ini dipopulerkan oleh Ernest Douwes Dekker alias Dr. Setiabudi untuk untuk menyebut wilayah Hindia Belanda yang tidak memiliki unsur bahasa asing (India). Pilihan ini ditetapkan sebagai posisi tawar (kaum nasionalis) atas hegemoni pemerintah kolonial lebih menyukai penggunaan istilah Indie (Hindia).

Kedua, merujuk pada data Gajahmada, yakni ketika ia membuat Sumpah Amukti Palapa yang sohor itu. Dalam kalimat Gajahmada termuat keterangan yang menunjukkan ‘wilayah taklukan’ yang dianggap berada di bawah penguasaan Majapahit sebagai negara induk. Berikut kutipan versi Pararaton,

Sira Gadjah Mada patih amungkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gadjah Mada: ‘Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik samana iksun amukti palapa.’”

“Gadjah Mada, Sang Maha Patih, berjanji tidak akan memakan buah palapa: ‘Agar supaya Nusantara dapat dikuasai, agar Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik (Singapura), dapat dikuasai, maka hamba harus lebih dulu makan buah palapa.”

Kegilang-gemilangan ketika menyebut Nusantara biasanya merujuk pada pernyataan Gajah Mada di atas. Tetapi masih ada versi lain yang sebenarnya bergerak ‘lebih jauh’ lagi ketika menyebut Nusantara. Versi ini, sebutlah versi ketiga (dan seterusnya-karena terhitung banyak jumlahnya), merupakan versi yang berkembang di beberapa kalangan masyarakat atau kelompok komunal tertentu. Versi ini mengatakan jika wilayah Nusantara sebenarnya jauh lebih luas dari yang disebutkan Gajah Mada, yakni mencakup seluruh Afrika, Asia Tengah dan Amerika Latin (wawancara terbatas dengan Tirta Adi, Yogyakarta, 2009).

Lalu dari mana datangnya kesimpulan itu? Tirta menjelaskan jika pendapat itu tidaklah dibuat dengan serta merta tanpa mengindahkan kerangka pikir yang logis. Secara komprehensif mereka melakukan pembacaan melalui pendokumentasian tradisi lisan, studi pustaka, studi banding kawasan sekaligus telaah arkeologis. Tetapi dari semua langkah kerja tersebut, ada satu hal menarik yang patut digarisbawahi, yakni pembacaan yang ia bahasakan sebagai ‘sastra cetha’.

‘Sastra cetha’ adalah sistem pertanda yang jelas arti sekaligus maknanya, yang dibangun dari pemahaman akan pola dasar yang bersifat esensial. Esensial tidak dalam arti terjebak pada paham romantik yang puritan (kembali ke gagasan murni) melainkan berangkat dari pemahaman akan hukum sebab-akibat. Di sini ‘pertanda alam’ menjadi kunci utama, bahkan bisa dikatakan menjadi ‘rujukan termutlak’. Walau sekilas cara ini sejalan di bawah bayang-bayang hukum deduktif-nomologis (bila …, maka …) karena berpegang pada hukum sebab-akibat yang niscaya, tetapi, hal ini tidaklah dapat dipadankan dengan penerapan hukum alam yang manipulatif pada ilmu sosial sebagaimana yang diterapkan para kaum positivistik.

Sedikit untuk memberi gambaran bagi konsep ini adalah “bila malam lewat, maka fajar akan segera tiba”, “setelah kanak-kanak, maka manusia akan menuju masa akil balik, menjadi remaja, dewasa dan akhirnya menua, lalu tiada”. Dalam tataran yang berbeda misalkan, penemuan ‘sumur purba’ biasanya berkorelasi dengan lorong bawah tanah. Karena apa? Karena sudah menjadi rahasia umum jika saban kerajaan selalu memiliki jalan penghubung yang dapat digunakan untuk keperluan mendesak, sementara ‘sumur’ itu sendiri berfungsi sebagai rongga udara. Hubungan-hubungan macam ini dapat dibaca ketika kita memahami tata ruang-kosmik yang berlaku ataupun memahami dalil-dalil seperti harmoni dualisme-antagonistik yang kerap kita temukan di wilayah Nusantara. Untuk kasus pertama misalkan, dapat digunakan untuk menentukan lokasi sebuah keraton. Letak keraton biasanya berdekatan dengan pasar, masjid dan alun-alun, sementara secara geografis kerap terletak di wilayah berbukit yang diapit oleh gunung dan laut ataupun kali berukuran besar. Dengan kerangka pikir macam itu penemuan situs apapun di kemudian hari dapat segera digunakan sebagai petunjuk pertama untuk menentukan keberadaan bangunan induk ataupun fungsi bangunan yang menyertai.

Nah, pada area ini ‘pola dasar yang esensial’ dilekatkan secara aktif dengan konteks jaman yang membalutnya, sedang konteks jaman sendiri mengacu pada penetapan ‘tanah’ sebagai muara pengetahuan. Tidak heran jika pada gilirannya sistem ini membawa konsekuensi logis terselubung, yakni mengamini proses pengelolaan ‘daur hidup’ (life-cycle) sebagai sebuah keyakinan akan adanya energi mutlak yang terstruktur dalam semesta, yang dapat terhubungkan dengan manusia melalui perlintasan ‘genograph’. Melihat kombinasi metoda yang digunakan ini, sudah pasti jika ‘proses penemuan’ konsep ataupun gagasan mengenai Nusantara dibuat dengan bantuan metoda-metoda yang terhitung esoteris sifatnya. Ini lantaran mereka mengupayakan penemuan partitur melalui ‘perjalanan ulang-alik’, dalam arti mencoba melakukan atau membuat komunikasi dengan elemen-elemen non-material yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan metafisis, metanarasi, metalogi seperti melakukan tayuh, membuka wacana moksa, titis dan lain sebagainya.

Lalu, apakah metoda ini sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis? Dengan mengamini hal ini, tidakkah kita akan jatuh pada kubangan mitos berisi dongeng pengantar tidur yang bersifat sangat irasional? (Tapi menariknya lagi, dengan penggunaan metoda itu, toch hari ini Tirta dkk dapat mempersiapkan diri untuk melakukan Ekspedisi LangLang Buwana, sebuah ekspedisi ‘di batas angan’ untuk menelaah peran dan kedudukan Nusantara di benua-benua lain, khususnya Amerika Utara).

Maka satu hal yang harus dipaparkan dan ditegaskan pada bagian ini adalah sastra cetha sebagai metode (baca: sebagai sebuah ilmu, bedakan dengan kedudukannya sebagai pengetahuan) bukanlah sesuatu yang bebas kritik. Sastra cetha (disebut juga metode tanggep ing sasmitha alias ‘peka dengan sistem pertanda’ oleh beberapa komunitas lain) tidaklah menjadi hukum mutlak yang dapat memayungi wacana ini (baca: Nusantara) karena langkah ini sebenarnya dimiliki bukan hanya oleh satu kelompok tertentu. Artinya, hingga hari ini belum pernah ada ‘kesepahaman’ untuk merumuskan hal tersebut dalam sebuah aturan atau pola yang saling mengisi. Terkadang, setiap kelompok memiliki rumus sastra cetha sekaligus filsafat-nya masing-masing, termasuk ‘sibuk dengan diri mereka sendiri-sendiri’.

Satu hal lain yang sebenarnya cukup krusial dari metoda ini adalah kecenderungannya untuk terjebak dalam kekerasan simbolik dan fasisme; authocentrism genetic, mengingat perang tafsir yang bertemu dengan ke-diri-an sekaligus hasrat berkuasanya manusia. Kelompok-kelompok ini memang tak akan menjadi kelompok dominan ketika mereka tidak bersinggungan dengan kelompok kepentingan tertentu di ranah kekuasaan, tetapi jika itu dilakukan, dapat kita pastikan jika mereka ini akan segera menjadi kelas dominan di wilayah oposan.

Naluri-Nalar-Nurani

Dari sedikit paparan di atas sebenarnya tanpa sadar kita tengah berhadap-hadapan dengan ‘resiko’ menghadirkan (lagi) Nusantara, seperti yang telah saya singgung. Mau tak mau kita wajib menjenguk kemungkinan lain dalam membaca Nusantara jika kita tak mau terjebak menjadi ‘praktisi-akademis’ yang tanpa sadar telah terdampar di caesura (pembabakan atau periodesasi jaman) yang dibuat oleh wacana dominan yang sangat tendesius. Adapun resiko pertama sekaligus utama dalam kasus ini adalah, apakah kita telah “benar-benar siap” membahasakan kembali Nusantara dengan sekian gagasan maupun alam pikir yang melingkupinya, termasuk melakukan perjalanan ‘ulang-alik’ untuk menjenguk kisi interior dari Nusantara?

Kita tentu paham bahwa Nusantara tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat eksterior belaka. Bahwa ada kisi-kisi interior yang justru menjadi simpul kekuatan dasar, dan sejatinya dipercaya menjadi gugus utama yang membuat Nusantara menjadi pusat kekuasaan pada jamannya. Misalkan saja sekedar untuk menyebut dua yang terutama dan memiliki implikasi logis cukup hebat (baik ditataran pemahaman maupun laku sebagai sebuah pengetahuan sejati) adalah konsep emanasi atau hierarki semesta dan logika asosiasi. Masalahnya adalah gugus dasar ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijabarkan, apalagi dipahami. Problem ini menjadi krusial karena sejarah kekuasaan politik sendiri sudah demikian menggurita dalam alam bawah sadar. Bersepakat dengan Foucault (terj. 2002: 330), kekuasaan bukan hanya datang melalui tindakan represif dan penindasan tetapi juga dapat hadir melalui normalisasi dan regulasi yang pada gilirannya melahirkan tubuh yang patuh (the docile body). Di sini identitas sebagai sumber paling dasar dari makna atau the fundamental source of meaning dikebiri habis-habisan (Putranto, 2004: 86-87).

Lalu bagaimanakah nalar kita membahasakan pengetahuan ini? Kata nalar cenderung memiliki perhubungan dengan kata rasionalitas ataupun logis. Rasio membantu manusia melakukan klasifikasi sementara. Mudji Sutrisno (2005: 2) mengatakan jika watak pokok pemahaman logis berciri pada penguraian (analisis) yang dibangun dengan cara melakukan penggolongan (klasifikasi) berdasarkan sistematika rasional yang dipilih; atau dengan kata lain berdasar logos (kebenaran akal-budi). Pada banyak kesempatan, ‘nalar’ yang bersifat demikian parsial itu tentu tak akan membiarkan kita mengapung di tengah ketakpastian absolut yang dapat membuat kita terus-terusan ‘berjalan sambil tidur’. Nalar menghendaki kita bermain di safety-area, paling tidak safety dalam pengertian common-sense yang banal karena tanpa sadar ia memang telah mendorong manusia untuk menciptakan pengkotak-kotakkan yang hitam-putih. Untuk keperluan itu, tak terasa jika manusia sebenarnya tengah membangun benteng bagi keniscayaan itu sendiri. Apa dasar dari kalimat ini? Proyek modernitas beserta seluruh ornamen terpentingnya: individuasi, distansiasi, progres, rasionalitas dan sekular, pada gilirannya melahirkan realitas patologis di tingkat common-sense. Kondisi itu melahirkan erosi makna (lih., Melampaui Positivisme dan Modernitas, F. Budi Hardiman, 2003). Manusia pada umumnya kemudian bercermin sekaligus mengacu pada konsep-konsep material yang benar-benar jauh dari kedalaman sehingga seringkali bersifat ahistoris.

Nah, jika nalar seakan-akan telah menjerumuskan manusia, lalu bagaimana dengan naluri? Bukankah ia—sebagaimana dipercaya atau diajarkan oleh agama, filsafat dan ilmu—adalah yang terendah yang mengikuti nalar, dan pada puncaknya bertakhta nurani? Dalam wacana ini, struktur adalah hukum alam yang melekatkan fungsi dalam situasi jalin-kelindan dan hal ini tidak berbeda dengan keber-ada-an subjek ditilik dari kedudukannya dalam satuan lingkar kosmik, makro (kosmologi) maupun mikro (kosmogoni). Yang harus dipahami dari pengertian ini adalah, tidak mungkin dikebaskannya kedudukan naluri sebagai ‘organisasi spesies’ (bawaan), atau kemudian mempertentangkannya dengan nalar dan nurani yang disebut-sebut sebagai ‘proses sosio-kultural’ oleh para fenomenologi macam Berger dan Luckmann.

Dalam Genom: Kisah Spesies Manusia Dalam 23 Bab, Matt Ridley pernah menjelaskan jika ketidaksempurnaan pembentukan kromosom-kromosom tertentu pada seorang individu dapat diturunkan hingga beberapa generasi yang berada dalam rentang jauh di bawahnya. Itu artinya, sifat bawaan (organisasi spesies) melekat utuh, tak terbantahkan – persis proses alamiah bayi yang sedang berusaha untuk berguling membalikkan badan, merangkak, berjalan lalu berlari. Pada proses awal itu harus diingat jika bayi mencoba melakukan upaya itu sendiri (artinya, orang tua sang bayi tidak perlu mencontohkan bagaimana cara berguling, merangkak, berlari dan berjalan; terkecuali pada kasus-kasus khusus), sampai kelak ia dapat mempelajari sesuatu dari lingkungannya dengan cara meniru (mimikri adalah salah satu tanda awal berlangsungnya proses pembelajaran itu). Lalu pertanyaannya, dari manakah pengetahuan untuk melangsungkan seluruh proses tersebut? Nalar, naluri, atau?

Dalam sejarah Jawa kedudukan naluri dapat ‘dipelajari’ melalui kehadiran kadang préwangan yang terdapat dalam diri manusia. Kadang préwangan dilambangkan dalam wujud binatang dan merupakan gambaran bagi sisi naluriah manusia, yang instingtif (ingat, hewan dalam sejarah Jawa tidak melulu spesies uwuh yang liar dan buas ataupun makhluk tanpa logika, yang sangat lemah seperti yang digambarkan dalam Alam Kumara Asor. Beberapa hewan dalam cerita Jawa justru memiliki tempat tersendiri lantaran keistimewaannya, mis. Hanoman, Garuda ataupun para Dang Hyang seperti Dang Hyang Kebalen yang bernama Mahesa Bale, pengayom daerah Pesanggrahan Candrabaga Babelan dan Candi Candrabaga, yang memiliki wujud badan manusia namun berkepala kerbau dan tinggi sekitar 3,5 meter). Bagi orang Jawa keberadaan kadang préwangan dalam tiap diri tidak dapat ditolak tetapi juga tidak dapat dibiarkan untuk mendominasi. Sebab jika hal tersebut terjadi dan berada di luar kontrol, diri semata-mata akan dikuasai oleh nafsu yang pada gilirannya akan meniadakan sifat kemanusiaan. Yang paling tepat dari kondisi ini adalah mengelola sifat dasar dari masing-masing kadang préwangan itu untuk kepentingan yang bermanfaat, dalam arti sifat dasar dari masing-masing kadang préwangan harus dapat dipilih dan digunakan untuk tujuan tertentu pada kasus-kasus khusus. Salah satu cara untuk mengelola, memilih dan menggunakan sifat-sifat dasar kadang préwangan ini tak lain dengan melakukan tapa brata.

Telaah mengenai sejarah naluri mungkin dapat kita lengkapi dengan pendapat Jung. Menurut Jung, identitas manusia sebenarnya dapat dicermati melalui psikhe atau kepribadian individu, sebab dari psike, manusia sebagai produk dan wadah sejarah leluhur dapat tampil nyata. Dalam hal ini Jung memang menempatkan sejarah atau masa lalu sebagai aktualitas, sementara masa depan sebagai potensialitas. Dengan demikian, Jung mengkolaborasikan pandangan teleologis dan kausalitas. Jung beranggapan, “Orang hidup dibimbing oleh tujuan-tujuan maupun sebab-sebab”. Menyimpulkan pandangan Jung, Hall & Lindzey (1993: 180-181) mengatakan bahwa:

“Tingkah laku manusia ditentukan tidak hanya oleh sejarah individu dan ras (kausalitas) tetapi juga oleh tujuan-tujuan dan aspirasi-aspirasi (teleologis). (…) Manusia dilahirkan dengan membawa banyak kecenderungan yang diwariskan oleh leluhur-leluhurnya; kecenderungan ini membimbing tingkah lakunya dan sebagian menentukan apa yang akan disadarinya dan diresponnya dalam dunia pengalamannya. Dengan kata lain, ada kepribadian kolektif dan yang dibentuk sebelumnya berdasar ras yang secara selektif menjangkau dunia pengalaman dan diubah serta diperkaya oleh pengalaman-pengalaman yang diterima. Kepribadian individu merupakan hasil daya-daya batin yang mengenai dan dikenai oleh daya-daya dari luas.”

Jung percaya jika asal-usul kepribadian itu berangkat dari ‘ras’ yang dapat diartikan sebagai pengalaman purba yang menjadi titik kulminatif dari deret generasi masa lampau yang merentang jauh kebelakang sampai asal-usul manusia yang hanya secara samar-samar dapat teraba. Untuk meneguhkan asumsi tersebut Jung melebihi semua psikolog lain, mempelajari juga secara penuh sejarah, asal-usul ras, dan evolusi kepribadian. Ia meneliti mitologi, agama, prinsip ruang-waktu, lambang-lambang dan ritual kuno, adat istiadat, kepercayaan manusia primitif, mimpi, halusinasi maupun delusi neurotik.

Apa yang dilontarkan Jung mungkin dapat kita bandingkan dengan metoda yang digunakan Tirta. Pada titik ini kajian genograph menempati ruang yang khas. Kita tentu bersepakat jika gen bukanlah sesuatu yang mutlak—terlebih jika ia dipandang dapat mengeliminir realitas-objektif sebagai bagian tak terpisahkan dari internalisasi dan eksternalisasi manusia—tetapi yang digarisbawahi pada kasus ini adalah ‘perhubungan purba’. Karena kita tak lagi dapat membantah fakta jika gen pengatur kehendakbebaspun diwariskan (Matt Ridley, 2005). Itu artinya metoda ini menempatkan life story sebagai counter dari ‘the history of political power’ (sejarah kekuasaan politik), dan berusaha membangun “the history of mankind” (sejarah manusia) melalui pembacaan psikogenetik dalam sejarah sosial.

Hari ini kita harus segera menyingkirkan dogma agama dan segera berpaling pada empirisme sekular di ruang-ruang budaya karena langkah itulah yang akan mengantar kita masuk pada pokok-pokok fenomenologi politik kehidupan. Masalahnya sekali lagi, beranikah kita mengarungi lautan tanda yang ‘kita tak dibesarkan di dalamnya’, lantaran kita tumbuh dengan suapan bias mitologinya?

Penutup
Jika dalam potret ini nalar adalah proses berpikir dan nurani adalah proses menilai sebagai sebuah metodologi sebagaimana dipostulatkan oleh Berger dan Luckmann dalam arti merupakan bentukan sosio-kultural, mungkin naluri dapat dipadankan dengan proses pencerapan panca-indera. Ketiganya tidak dapat dipandang sebagai sebuah fase (dari naluri, kepada nalar, menuju nurani), jika kita tak ingin terjebak dalam logika biner hitam-putih yang sangat keras, sebagaimana Homi K. Bhabha membutuhkan ruang ambang untuk menjaga hubungan resiprok dalam teori liminalitasnya, yang menolak logika biner ‘penjajah dan si terjajah’. Ruang ambang akan selalu dibutuhkan, bahkan ketika tidak terdapat benturan keras antar partisi. Tapi yang pasti kita toch tak memiliki kewajiban untuk mengamini apa yang ditawarkan Bhabha karena Nusantara sendiri sebenarnya telah mengenal hukum harmoni dualisme-antagonistik untuk mengatasi partisi-partisi yang tidak laras (lih., Jakob Sumardjo, 2002). Mungkin kedudukan naluri, nalar dan nurani, yang tak terpisahkan sebagai triad-dialektika, sebagaimana hukum eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi Berger (1991: 4-5) ataupun waktu paralel macam mata hati, mata nalar dan mata sosial adalah tawaran yang patut dipertimbangkan untuk merajut (tantra) Nusantara.

Nah, dengan Kapal Nusantara ini, semoga kita tidak sedang bertahan ataupun menyerang liyan dengan cara-cara destruktif. Ia lebih mudah dibenarkan untuk menyerang egosentris paradigma kita yang terkadang sibuk dengan antitesis, lantar kita sering dihadang keniscayaan tetapi tak mau mempercayainya, sementara di sisi lain telah memilih bersikukuh untuk menolak tesis, meskipun ia nampak ada-nyata dan malahan dapat dipercaya.

Cin Hapsari Tomoidjojo

* Untuk bahan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada Sdr. Tirta Adi, Kanis Ehak Wain, Sudjarwo, Marthin Sinaga dan Peter Johan Djangoen.