30 September 2009, gempa berkekuatan 7,6 skala richter mengguncang Sumatera Barat. Gempa susulan terus terjadi dan melebar hingga wilayah Jambi dan Mentawai. Di tanggal yang sama, empat puluh empat tahun silam, sebuah gempa sejarah mengguncang bangsa ini melalui peristiwa hitam Gestapu/Gestok (dan ini bukan satu-satunya). Ironisnya, dari peristiwa itu lahirlah Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati saban 1 Oktober. Peristiwa yang merupakan klaim kemenangan dari mereka yang mengaku diri sebagai ‘kaum nasionalis dan pancasilais’ atas ‘komunisme’ itu disahkan dalam SK Menteri Utama Pertahanan dan Keamanan, dan ditandatangani oleh Soeharto pada 29 September 1966.

Dari peristiwa itu, sebutlah “gempa”, kita seharusnya sadar bahwa tumbukan antar-lempeng pasti mengakibatkan bencana besar yang meluluhlantahkan peradaban. ‘Dongeng’ Atlantis, Le Muria dan Kapal Nuh sudah menceritakan kisah sejenis jauh sebelum masehi. Lalu, dalam kehidupan berbangsa hari ini, di manakah kisah ini harus diletakkan dan dimaknai? Tumbukan lempeng merupakan analogi dari pertarungan di ranah kekuasaan sekaligus pengetahuan. Kekuasaan, dalam kajian ini, adalah hasrat menakluk yang dilakukan secara sistematis dan hegemonik oleh satu golongan atau kelompok demi kepentingan partikularnya. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan ini karena secara faktual mengorbankan tujuan dasar yang telah ditetapkan bersama bagi kehidupan berbangsa.

Konflik kepentingan terjadi bukan semata-mata akibat tidak adanya sistem yang mendukung, melainkan juga adanya ketamakan sosial yang didasari pada nafsu meniadakan liyan. Bagai membangun rumah, seharusnya setiap elemen mendapatkan peran tertentu sesuai dengan fungsi yang melekat di dalamnya. Tubrukan dapat dihindari kalau elemen yang saling tindih dapat diikat (kembali) oleh ketentuan maupun tujuan dasar yang telah disepakati bersama. Kesadaran untuk membaca ‘pola penempatan posisi secara esensial’ inilah yang tampaknya harus menjadi catatan bersama. Dalam keadaan seperti ini, negara seharusnya menjadi pengelola yang baik, yang dapat menimbang aturan main yang ada, sekaligus melaksanakan sistem kontrol secara ketat demi terciptanya tujuan yang telah digariskan, bukannya berpihak pada kepentingan particular yang pada gilirannya justru mengacaukan bentuk bangunan yang sudah berdiri setengah jalan ini.

Sayangnya, meski berbagai bencana alam dan budaya berkali-kali memperingatkan kita, ketamakan sosial tidak juga dikikis dari diri. Di tingkat kekuasaan, kisruh UU Tipikor, UU Rahasia Negara, karut-marut kasus Bank Century, dana kampanye Pemilu, perang KPK-Polri dan masih banyak lagi; semua itu menunjukkan adanya konspirasi elit yang berkehendak untuk memperbesar kuasanya masing-masing. Masyarakat, yang adalah korban dari semua ini, nampaknya mulai menyadari betapa buruknya penyelenggaraan negara ini. Meski secara umum common sense belum beranjak dari posisinya, tampaknya ada geliat karsa yang mengembirakan. Segelintir orang mulai membangun kritisisme lewat berbagai cara. Sayangnya, pada saat bersamaan, kita masih harus menyaksikan bagaimana seorang laki-laki tertangkap tangan kerena tega hati mencuri baut rel kereta api di saat arus balik lebaran terjadi. Atas nama korban atau kemiskinan sekalipun, tindakan yang berpotensi mencederai hajat hidup liyan tidak dapat dibenarkan. Kemiskinan bukanlah dalih untuk melegalkan tindakan yang melanggar etika, moral ataupun hukum. Demikian pula halnya kekuasaan sepatutnya berlaku!

Harmoni “semua untuk semua” selayaknya menjadi pertimbangan yang patut dikedepankan semua pihak, terutama pemerintah dan parlemen periode 2009-2014 yang baru saja dilantik di saat-saat yang suram ini. Sebab bukan tak mungkin, jika manusia kembali melalaikan keharusan untuk menjenguk corpus dasarnya sebagai manusia yang menyejarah, Alam akan kembali mengambil alih tugas itu dan terus memberi peringatan dengan cara-caranya sendiri.

Cin Hapsarin
Untuk Bungahnata
Lembaga Kajian Budaya